BOS Buku Dibelikan BSE
Tak cukup dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku, medio 2008 lalu, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE). Kedua program ini bertujuan sama untuk meringankan masyarakat dari beban biaya buku teks pelajaran di sekolah. Namun dalam pelaksanaan, dua program ini ‘disatukan’ dengan memanfaatkan dana BOS Buku untuk membeli BSE.
“Ini namanya patgulipat (penyiasatan yang kurang baik –red), sebab kedua program ini harusnya bisa saling mendukung dan memperkaya sumber bahan ajar bagi siswa,” ungkap praktisi pendidikan Drs Yahmin MPd.
Saat BOS Buku diluncurkan, lanjut Yahmin, Depdiknas menunjuk penerbit-penerbit yang materi bukunya sesuai kurikulum dan itu bisa digunakan sekolah. Untuk membantu pengadaannya, dana BOS Buku dikucurkan pada sekolah dengan prinsip pembelian 1 siswa 1 buku. Sedang BSE diluncurkan sebagai alternatif bahan ajar yang pengadaannya bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa maupun sekolah.
“Harusnya dua program ini bisa jalan bareng. Dana BOS Buku tetap dibelikan buku sedang siswa atau sekolah bisa menambah sendiri buku pelajarannya lewat BSE dengan cara mengunduh (download). Kalau dana BOS Buku dibelikan BSE, siswa dan sekolah jadi terpaku pada satu buku itu saja,” jelas Dosen IKIP Budi Utomo Malang itu.
Adanya aturan yang mengharuskan dana BOS untuk membeli BSE juga membuat proses pengadaan buku di sekolah menjadi rawan. Sebab siapa saja –baik perorangan maupun penerbit- bisa menggandakan BSE dan dijual pada sekolah. Kelonggaran aturan BSE ini –dibanding BOS Buku yang sudah menunjuk penerbit- juga rawan adanya permainan penerbit untuk ‘memaksa’ sekolah membeli bukunya.
Sementara itu dari informasi yang diperoleh KORAN PENDIDIKAN pada sejumlah sekolah di Malang Raya, menyebutkan adanya indikasi ‘pemaksaan’ membeli BSE dari salah satu penerbit. Padahal penerbit itu sama sekali belum memiliki pengalaman menerbitkan buku teks pelajaran, dan baru terjun di bisnis perbukuan sekolah saat ada BSE. Cara yang ditempuh dengan mengirimi lima buku bidang studi dan itu wajib dibeli oleh sekolah.
“Malah penerbit itu mainnya sudah lewat atas (Dinas Pendidikan –red) dengan mengorganisir pemesanan dan pembelian buku dari sekolah lewat UPTD,” jelas sumber KORAN PENDIDIKAN yang memang langsung turun ke sekolah untuk menawarkan BSE, namun meminta identitasnya tidak dipublikasikan ini.
Saat dikonfirmasi tentang adanya ‘permainan’ dengan penerbit ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dr H Shofwan SH MSi menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. “Wah fitnah itu. Saya minta hal ini diluruskan supaya tidak berkembang anggapan yang tidak benar. Dinas tidak pernah melakukan (permainan) seperti itu,” katanya sembari menambahkan pihaknya akan tetap mengecek untuk memastikan ketidakbenaran informasi itu.
Di sekolah sendiri, meski dana BOS Buku sudah cair dan ada di rekening sekolah, masih belum bisa memastikan membeli BSE dari penerbit mana. ”Aturan pembeliannya sudah jelas, harus melibatkan guru sebagai pengguna buku ajar dan juga melibatkan komite sekolah. Jadi tidak bisa ditentukan langsung oleh sekolah,” terang Kumayah SPd, Kepala SDN Blimbing 4 Kota Malang. .mas, tia-KP