MALANG- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memang memajukan satu setengah bulan ujian nasional (UN) untuk tingkat SMP dan SMA. Jika pada 2009 UN SMP sederajat dilaksanakan 27-30 April, maju 22-25 Maret 2010. Sedangkan untuk SMA sederajat dari 20-24 April  2009, juga dimajukan 15-17 Maret 2010. Meski demikian standar kelulusan UN 2010 tetap 5,50, seperti 2009.
Kasi Kurikulum Dikmen Diknas Kota Malang Kunti Nursasiati mengungkapkan, kebijakan pengajuan jadwal UN itu berdasarkan Permendiknas 75/2009 tentang UN SMP, SMA/SMK tahun 2009-2010. “Saya harap informasi ini segera disampaikan ke siswa dan orangtua siswa agar lebih menyiapkan diri. Tujuannya agar siswa lebih dini menyiapkan diri,” harapnya.
Selain itu, standar kelulusan UN tahun ini juga tidak berubah, yaitu nilai rata-rata minimal 5,50 dan boleh ada nilai 4 untuk dua mata pelajaran. Dengan standar yang tidak dinaikkan ini diharapkan angka kelulusan tinggi. "Kami yakin, dengan aturan yang baru ini angka kelulusan siswa Kota Malang meningkat," ujar Kunti berharap.
Selain jadwal yang maju, UN tahun ini ada UN ulangan bagi siswa yang tidak lulus pada UN utama. Untuk ujian ulangan juga sudah dijadwalkan. UN ulangan SMP dilaksanakan minggu ketiga Mei, dan untuk SMA/SMK digelar pada kedua Mei. Aturan itu akan sangat membantu siswa untuk bisa lulus dengan tetap memiliki ijazah dari sekolahnya, bukan ijazah program paket seperti tahun sebelumnya. "Kalau ikut paket, ijazahnya kan ijazah paket. Tapi jika ikut yang resmi ijazahnya dari sekolah asal," tambah Kunti.
Bagaimana dengan yang tidak lulus UN 2010 nanti? Kunti memandang, sebenarnya dalam aturan UN 2010 nanti jauh lebih ringan dibanding tahun lalu, sebab UN ulangan digelar setelah hasil UN utama diumumkan. Dengan demikian siswa yang tidak lulus bisa mengulangi pada UN ulangan. Sementara tahun lalu, UN ulangan digelar sebelum pengumuman. "Meski ini menguntungkan siswa, kami berharap para siswa tidak kendor dalam belajar," pintanya.
Kunti juga mengatakan bahwa siswa yang tidak lulus UN utama tidak perlu ikut ujian paket yang diselenggarakan pendidikan luar sekolah (PLS). Itu karena PLS dikhususkan untuk peserta didik di luar sekolah. Sedangkan siswa yang tidak lulus UN adalah produk sekolah.
Soal keterlibatan perguruan tinggi negeri (PTN) dalam pelaksanaan UN, Kunti masih belum bisa menjelaskan secara rinci. Meski dalam Permendiknas sudah disebutkan, belum ada penjelasan secara rinci. Misalnya, penjelasan apakah pengawas dari PTN juga mengawasi di tiap kelas atau tidak. "Kami masih menunggu prosedur operasional yang lebih rinci lagi," jelasnya.
Sementara, Kepala SMAN 1 Kota Malang M. Sulthon mengaku sudahh siap menyambut aturan UN yang baru ini, meski harus ada beberapa jadwal yang diubah. "Intinya tak masalah. Anak-anak sudah siap," ujarnya.
Soal penggunaan UN sebagai syarat masuk PTN, Sulthon mengaku keberatan, karena hal itu bisa merugikan sekolah-sekolah yang selama ini menyelenggarakan UN dengan baik. "Bisa jadi nanti sekolah yang curang dan nilai UN baik akan lebih mudah masuk PTN,'' katanya. sty-KP