Kelulusan Dipermainkan, UNPK Tak Berbasis Kejuruan
Sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, penyelenggaraan UN SMA dan SMK dilangsungkan bersamaan, kecuali pada ujian praktikumnya. Begitu pula dengan pengumuman hasil kelulusan, kedua jenjang pendidikan menengah ini juga bersamaan. Namun dengan rentetan kelemahan sistem dan indikasi kecurangan yang ada, jadwal pengumuman pun turut mundur akibat adanya UN pengganti di 33 SMA.
Ternyata saat jadwal resmi pengumuman UN SMA berlangsung, yaitu 17 Juni lalu, hasil UN SMK, termasuk di Jawa Timur tidak diumumkan berbarengan. Oleh Ketua MKKS SMK Swasta Kota Batu, Ir Heryanto Budiono, hal ini menunjukkan adanya ketidakberesan dengan penyelenggaraan UN. Bahkan lebih jauh adanya kinerja yang tidak bagus dari BSNP selaku panitia pusat dari gelaran UN.
”Pengumuman di Kota Batu tak berjalan mulus setelah pengumuman SMK yang seharusnya diumumkan bersamaan dengan SMA harus ditunda, alasannya adalah ada beberapa pelajar yang nilai produktifnya belum keluar,” awal Hery.
Pria yang juga berprofesi sebagai dosen Politeknik Negeri Malang ini melanjutkan, setelah melewati berbagai tahap koordinasi, pihaknya memutuskan mengirimkan beberapa orang untuk mempertanyakan kekosongan nilai ini sampai ke tingkat provinsi.
Sesampai disana, dua hari setelah pengumuman UN tersebut, muncul nilai susulan. Ada beberapa daerah yang sebelumnya banyak pelajarnya yang tidak lulus, setelah pengumuman nilai susulan tersebut bisa menjadi lulus.
Sementara untuk Kota Batu, setelah diumumkan nilai susulan, pelajarnya yang tidak lulus, tidak ada perubahan, tetap dinyatakan tidak lulus. ”Ada apa ini? Ada permainan apa ini?” tanya Hery.
Atas dasar itulah kemudian Hery melayangkan tanggapan keras terhadap kinerja BNSP dalam pelaksanaan UN tahun ini. Menurutnya, sudah saatnya, BNSP melakukan pembenahan dalam kinerjanya. Ada tiga hal yang menjadi sorotan utama Hery, yaitu, membuat kejar paket C sesuai kompetensi kejuruan (SMK), melakukan evaluasi secara transparan, dan mem-PTUN-kan BNSP!
”Semua yang ada dalam pelaksanaan UN tahun ini harus benar-benar dievalusi, paling mendesak adalah pada sistemnya, antara lain, mekanisme, prosedural, dan aturannya harus tuntas,” kata Hery.
Hery mengatakan, untuk kejuruan, pada aspek ujian ‘teori produktif’ lah yang harus dibenahi karena baru dilakukan tahun ini. ”Kenapa tidak ada kolom khusus untuk teori produktif?” sesal Hery.
Menurut Hery, dengan tidak adanya satu kolom penilaian untuk satu item tersebut, jelas merugikan. Sepengalaman Hery mengajar di SMK dan 25 tahun menjadi dosen di Poltek Malang, teori dan praktik adalah satu kesatuan seperti mata rantai yang tak terpisahkan bagi pendidikan kejuruan. ”Tidak adil jika salah satu diantaranya harus dihilangkan. Ini harus dikaji ulang!” kata Hery.
Hery mengatakan, evaluasi yang tidak transparan ini bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat, apalagi di mata masyarakat awam yang ‘hanya’ mengerti seharusnya negara menjamin pendidikan bagi rakyatnya dengan memberikan pendidikan sebaik-baiknya. ”Bukan malah masyarakat disuguhi sistim pendidikan yang carut marut seperti ini,” sesal Hery.
Kemudian, Hery juga menyesalkan, sampai saat ini belum ada Ujian Paket Nasional Kesetaraan (UNPK) paket C setara SMA yang khusus untuk pelajar SMK. ”Sangat lucu jika kemudian pelajar SMK yang tertunda kelulusannya kemudian mengikuti ujian dengan pelajaran Biologi, Geografi, atau semacamnya, opo-opoan iki?” kata Hery.
Untuk itulah, Hery berharap, agar ada UNPK paket C untuk pelajar SMK tahun depan agar pelajar-pelajar tersebut benar-benar bisa melaksanakan ujian sesuai dengan mata pelajaran yang telah dipelajari selama tiga tahun di SMK. .dik-KP