Mawas Diri Menyikapi Hasil UN
Hasil UN (Ujian Nasional) jenjang SMA/SMK tahun 2009 sudah diumumkan awal minggu lalu. Dari data yang dirilis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, prestasi UN Kota Malang menempati rangking ke-36 dengan angka ketidaklulusan mencapai 12.8 persen. Suasana turut memanas atas hasil ini, seolah tak pantas diraih oleh kota yang berlabel Kota Pendidikan yang sudah mengoleksi segudang prestasi.
Di sisi lain, jauh sebelum hasil UN diumumkan, beragam bentuk kecurangan selama penyelenggaraan UN itu ditemukan dan terungkap. Kecurangan ini ditengarai secara sistemik sebab melibatkan elemen sekolah. BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) selaku pelaksana UN di Indonesia sampai mengambil preseden penting, yaitu menyelenggarakan UN Pengganti pada 33 SMA.
Usai pengumuman hasil UN pun, berbagai kelemahan sistem penyelenggaran UN turut terungkap. Terutama pada proses pemindaian (scanning) atas Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang kerap tertukar kunci jawabannya. Hal ini seperti dialami oleh anak didik di SMK PGRI 3 Kota Malang, dimana dari 279 siswa yang tadinya dinyatakan tidak lulus, setelah diverifikasi ternyata hanya 12 siswa saja yang seharusnya tidak lulus.
“Tentu kaget saat tahu ketidaklulusan siswa kami sampai 50 persen. Lebih kaget lagi saat tahu bahwa semua siswa di satu program keahlian tidak memiliki nilai produktif alias kosong. Mengacu pada aturan BSNP, kemungkinan ini terjadi karena ada kesalahan teknis. Benar saja, setelah kami telusuri, hanya 12 siswa saja yang murni tidak lulus,” jelas Santur SPd selaku kepala sekolah.
Sikap kaget dan heran juga dialami oleh Dra Kunti Nursasiati, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Malang. Sebelum hasil UN diumumkan, dirinya mengajukan klarifikasi ke provinsi dan mendapat data bila ada 284 siswa dari sembilan SMK di Kota Malang yang dinyatakan lulus. Namun pada saat pengumuman, ke-284 siswa itu ternyata tidak lulus.
“Kondisi seperti ini baru terjadi tahun ini, kami hanya bisa geleng-geleng kepala saja, kok bisa. Ini kan bisa membuat psikologi siswa terkoyak,” tegas Kunti.
Banyaknya kelemahan dan kecurangan penyelenggaraan yang terungkap, setidaknya membuat mawas diri dalam menyikapi raihan prestasi UN di Kota Malang ini. Logikanya dengan adanya banyak kelemahan maka harusnya sistem perangkingan prestasi juga tidak bisa dilakukan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Dr H Shofwan SH MSi selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
“Perangkingan seperti ini tidak bisa dilakukan sebab penyelenggaraan UN di Kota Malang dan di daerah lain berbeda. Di Kota Malang pengawasannya sangat ketat, sedang di daerah lain tidak sedikit yang berbuat curang. Saya berani menantang kok sekolah-sekolah di luar kota untuk mengikuti UN di Kota Malang dan yakin hasil Kota Malang lebih baik,” tegas Shofwan.
Disinggung tentang sikapnya atas perangkingan prestasi UN ini, Shofwan mengaku tidak kecewa. Menurutnya hasil perangkingan tidak serta merta menjadi eleman utama mengukur kualitas pendidikan. “Sejak awal kami memang tidak pernah mengejar rangking, tetapi lebih menjaga kualitas dalam penyelenggaran UN,” terang pria kelahiran Mojokerto ini.
Sikap yang sama juga ditegaskan oleh Walikota Malang Drs Peni Suparto MAP yang menganggap peringkat hasil UN bukanlah hal penting dan menjadi prioritas Kota Malang. Politisi PDI Perjuangan ini lebih mementingkan pemerataan kualitas nilai UN dan keseragaman nilai seluruh siswa. Bahkan Peni Suparto cukup optimis bahwa kelulusan UN SMA/SMK di Kota Malang bisa lebih optimal.
“Satu hal yang perlu dipahami bahwa nilai UN siswa-siswi Kota Malang itu adalah asli. Bukan nilai target yang hasilnya seperti sulapan,” tegas Peni Suparto. .mas,sty-KP