Rentan Menjadi Komoditi
Sertifikat ISO Tidak Sentuh Proses Pembelajaran
Mendapat sertifikat dari ISO (International Standart Organization) tengah menjadi primadona, termasuk bagi lembaga pendidikan. Padahal pengakuan internasional atas standarisasi itu lebih banyak pada bidang manajemen pengelolaan lembaga dan layanan administrasi. Harusnya sebagai lembaga pendidikan, standarisasi internasional itu mencakup juga kurikulum dan proses pembelajaran.
“Ini bagian dari strategi, dengan langkah simpel namun dapat banyak keuntungan; mudah mengakses dunia internasional sekaligus ada nilai jual bagi masyarakat. Kalau sampai pada proses pembelajaran, selain berbiaya mahal juga rentan gagal sebab belum semua lembaga pendidikan mampu untuk memenuhi,” ungkap Drs H Christea Frisdiantara Ak MM, wakil manajemen mutu pada Universitas Kanjuruhan Malang.
Pandangan yang sama diungkap Dr Patrisius Istiarto Djiwandono selaku Quality Assurance Representative pada Universitas Ma Chung. Menurutnya sertifikasi ISO memang terfokus pada layanan administratif meski sebenarnya ISO juga punya versi sertifikat yang dirancang untuk lebih selaras dengan aspek-aspek pendidikan. Namun tetap saja belum bisa fokus benar pada pembelajaran dan kurikulum.
“Pembelajaran dan kurikulum memerlukan perangkat evaluasi yang mengukur lebih pada paradigma pembelajaran yang dipakai, efektivitasnya, intensitasnya, kesesuaiannya dengan dinamika perubahan budaya, tatanan sosial dan kemajuan teknologi. Ini yang saya lihat belum tergali secara intensif,” jelas Patrisius.
Bahkan sebenarnya, lanjut Patrisius, komponen penilain dalam akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN) lebih komprehensif. Meliputi banyak ragam aspek mulai dari mutu calon mahasiswa, proses seleksi, efektivitas kepemimpinan, kinerja dosen, kegiatan akademik, sampai luas lahan dan fasilitas ruang kantor.
Tidak tersentuhnya wilayah proses pembelajaran oleh lembaga pendidikan dalam meraih sertifikat ISO, dipandang oleh Drs Sakban Rosidi SPd MSi menjadi celah komoditi. “Kalau penilaiannya pada layanan administratif tentu basis penilaiannya hanya pada dokumen tertulis, inikan rentan dibuat dan menjadikan sertifikat ISO sebagai barang dagangan yang bisa dibeli oleh lembaga pendidikan,” ungkapnya.
Hal lain yang menurut Sakban menjadikan sertifikat ISO rentan menjadi komoditi adalah hampir tidak adanya lembaga pendidikan yang gagal dalam meraih sertifikat tersebut. “Memang konsultan tentu dibayar mahal oleh sekolah untuk tidak gagal meraih sertifikat. Ini membuat konsultan membantu sedetail apapun agar sesuai standar, padahal harusnya mereka hanya pendamping,” jelas Sakban.
Di masyarakat sendiri, keberhasilan lembaga pendidikan meraih sertifikat ISO kerap dipandang sebagai jaminan atas semua aspek. Untuk itulah, Patrisius berpendapat bahwa lembaga pendidikan bertugas pula untuk mengedukasi masyarakat untuk menyosialisasikan sertifikat ISO sesuai konteknya. Upaya itu harus dilakukan secara konsisten, intensif dan berkelanjutan menggunakan jaringan humas.
“Tapi perlu diingat juga bahwa di kalangan masyarakat, terutama penyedia lapangan kerja, yang senantiasa menjadi perhatian dan ditanyakan adalah status akreditasi suatu PTS. Nampaknya sebagian masyarakat juga sudah paham perbedaan antara ISO dan akreditasi,” jelas Patrisius. .mas-KP
