Tetap Atur Peran Serta Masyarakat

Selasa, 17 Januari 2012 16:10:46 - Posting by redaksi - 453 views

Dr Christea Frisdiantara Ak MM

Melihat deretan program, sasaran, serta besaran dana yang diberikan oleh Kemdikbud dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan, rasanya tidak ada sisi yang belum tercover oleh pemerintah. Namun oleh praktisi pendidikan Kota Malang ini, berbagai jenis bantuan yang diberikan pemerintah itu baru mengcover kebutuhan operasional saja. Itu pun mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap jenjang satuan pendidikan.
“Bukan masalah apakah BOS itu nanti mengcover hingga 100 persen, hanya yang perlu diingat bahwa itu hanya untuk kebutuhan operasional saja. Dan itu pun untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM,” jelas Christea, sapaan akrabnya.
Di luar biaya operasional, lanjutnya, setiap satuan sekolah juga butuh alokasi dana untuk mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas. Sebut misalnya pembangunan fasilitas, laboratorium, peningkatan kualitas guru dan siswa, serta bentuk-bentuk yang lain. Hal inilah yang kerap menjadi alasan adanya pungutan atau peran serta dari masyarakat untuk turut menyandang pendanaan sekolah.
“Yang sering terjadi kan begitu. Memang, anak jenjang SD atau SMP itu sudah tidak membayar SPP. Tapi tarikan seperti untuk LKS, buku, bahkan uang rekreasi tetap ada. Memang jumlahnya tidak besar tapi sering nya itu lho yang juga cukup membebani,” tegas Christea yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Malang ini.
Belum lagi, tidak sedikit masyarakat –dalam hal ini orang tua anak didik-  yang benar-benar ingin berpartisipasi membangun sekolah. Khususnya dalam meningkatkan status dari sekolah dengan SPM menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) atau bila perlu berstandar internasional. Pemerintah tentu tidak bisa membatasi peran serta ini sebab sudah dilindungi juga dalam perundangan.
“Jadi, kebijakan pemerintah yang menggelontorkan anggaran begitu besar untuk bantuan, beasiswa, dan subsidi ini, harus tetap didukung dengan aturan soal peran serta masyarakat. Sehingga tidak ada benturan antara keinginan memberikan pelayanan sekolah yang gratis, katakanlah, dengan niat untuk ikut membangun sekolah,” tegas Christea.
Idealnya, dituturkan oleh Pembantu Rektor III Universitas Kanjuruhan Malang ini, aturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebab yang tahu persis kebutuhan lain di luar biaya operasional setiap satuan pendidikan di daerah, ya daerah itu sendiri. Intinya; tidak ada pengekangan pada peran serta masyarakat namun harus ada pengaturan yang ketat terkait jenis dan besaran dari peran serta tersebut.
“Harus dibuat detail. Apa yang hal-hal yang boleh dibantu oleh masyarakat itu? Lalu tetapkan juga berapa besaran dari setiap detil itu. Ini penting agar tidak menjadi peluang untuk transaksi antara orang tua dan sekolah demi kepentingan pribadi,” pungkasnya..mas-KP

Tags #atur #masyarakat #peran #serta #tetap