|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Topik Utama » ‘Skenario’ Dana Abadi Pendidikan

‘Skenario’ Dana Abadi Pendidikan

Rabu, 29 Agustus 2012 11:38:12  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 554
‘Skenario’ Dana Abadi Pendidikan

Lima bulan sebelum Kemdikbud menyebut adanya pengurangan anggaran pendidikan dasar sekisar Rp 8 triliun, tepatnya pada Maret 2012, terbit UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. Salah satu pasalnya menyebut adanya dana pengembangan pendidikan nasional. Besarannya pun naik drastis dari Rp 1 triliun menjadi Rp 7 triliun.

Dalam perundangan ini, dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund). Tujuan dari dana ini untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Juga sebagai dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pengelola dana ini nantinya Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan. Dalam aturan ini belum disebutkan secara rinci soal aturan pendukung terkait pengelola dan alokasi penggunaan anggarannya.
Menyebut istilah ‘dana abadi’ pendidikan, asosiasinya bisa tertuju pada bentuk dana abadi umat (DAU) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Bedanya, sumber dari DAU merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam rangkaian proses ibadah haji. Sementara sumber dari dana abadi pendidikan murni dari anggaran negara yang alokasinya sudah termasuk 20 persen anggaran pendidikan nasional.
Menanggapi adanya model dana abadi pendidikan ini, praktisi pendidikan Drs H Nur Cholis Sunuyeko MSi menyebut bahwa dari sudut pandang apa pun, model ini tidak memberikan manfaat. “Negara itu bukan bank, tidak perlu sampai nyimpen-nyimpen anggaran negara. saya melihat dari sudut pandang apa pun, langkah ini tidak punya manfaat pada pengembangan pendidikan ke depan,” tegasnya.
Dijelaskan oleh Rektor IKIP Budi Utomo Malang itu, dari pada Kemdikbud membiarkan adanya dana mandeg dalam jumlah besar dan waktu yang cukup lama, akan lebih baik dimaksimalkan. Sebab masih banyak progam pendidikan yang membutuhkan stimulasi anggaran agar lebih menggairahkan pendidikan. Terlebih, Kemdikbud belum memiliki skema yang jelas terkait penggunaan dananya.
“Ini kan seperti ironi, satu sisi Kemdikbud mengurangi anggaran untuk pendidikan dasar, tapi mampu mengalokasikan dana yang hampir sama besar untuk dana abadi. Dan dana itu dimandegkan begitu saja. Menurut saya, secara azas anggaran tidak sehat,” urai Nur Cholis.
Belum adanya penjelasan rinci sekaligus aturan pendukung terkait dana abadi pendidikan ini, dalam pandangan Nur Cholis menyisakan beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, hal ini semakin menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang alokasinya 20 persen dari APBN dan APBD itu sejatinya berlebih. Buktinya, meski semua program Kemdikbud sudah ada alokasi anggaran, ternyata masih bisa memandegkan dana hingga Rp 7 triliun.
“Kedua, bisa jadi ada ketakutan dari kalangan Kemdikbud dalam menggunakan dana. Mereka khawatir ada indikasi penyalahgunaan sehingga takut menjalankan sebuah program meski program itu bagus. Jadinya mereka melarikan dana itu menjadi dana abadi saja,” tegasnya
Beberapa kalangan yang ditemui KORAN PENDIDIKAN mengaku belum tahu tentang adanya model dana abadi pendidikan ini. “Terus terang kami belum mengetahui bila ada model dana abadi pendidikan itu. Kita akan pekajari dulu,” tegas Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Dra Fransiska Rahayu Budiwarti.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr Christea Frisdiantara Ak MM, menyebut bila dalam undang-undang sudah disahkan berarti dana abadi pendidikan itu sudah mendapat persetujuan dari wakil rakyat di DPR RI. “Sepanjang tujuannya memang bagus, saya rasa tidak ada masalah. Hanya perlu dikawal pada pengelolaannya. Dan bisa jadi ini diadopsi pada tingkat pembahasan APBD,” urainya.
Disinggung soal urgensi, Christea menyebut memang ada beberapa hal dalam pengembangan pendidikan yang kadang tidak tercover dalam alokasi anggaran. Ia menyontohkan soal program RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yang kini mandeg dukungan pendanaannya. “RSBI itu ada sisi positifnya dalam pengembangan pendidikan, namun kini dibekukan dulu yang salah satunya karena faktor dana. Adanya dana abadi pendidikan juga bisa menjadi alternatif untuk itu,” urainya.
Hal yang sama, menurut Christea, juga pernah terjadi pada program sekolah model bernama SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan). Program sekolah unggulan yang pernah jalan di era 70 an itu mandeg karena memang proyeknya sudah berhenti. “Model ini bagus untuk pendidikan. Tapi karena basisnya proyek dari dana bantuan maka ketika dananya berhenti, ya sekolahnya berhenti. Padahal kalau ada dukungan dana, hasilnya bisa bagus,” pungkasnya..mas-KP

Baca "Topik Utama" Lainnya

Komentar Anda