|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Presensi Kediri » Banyak RAPBS Masih Kedodoran

Banyak RAPBS Masih Kedodoran

Kamis, 25 Oktober 2012 09:28:02  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 329
Banyak RAPBS Masih Kedodoran

Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sudah menjadi agenda tahunan bagi setiap satuan pendidikan. Sebagai aktivitas rutin, tentu makin hari, RAPBS yang tersusun makin sempurna. Namun kenyataan, RAPBS di Kota Kediri masih banyak yang kedodoran. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya alokasi anggaran yang salah dan banyak penggunaan istilah multitafsir.
Mayoritas penyusunan dan mekanisme Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) negeri di Kota Kediri Kediri masih kedodoran. Pos-pos dalam RAPBS banyak tidak sesuai dengan peruntukannya. Demikian disarikan dalam laporan tim penilai RPABS Kota Kediri. “Ketidaksesuaian ada pada pos iuran komite. Hampir semua sekolah yang kami temui salah memposisikan pos ini dalam laporan RAPBS-nya,” terang Drs Hariyono MM, dari tim penilai RAPBS Kota Kediri.
Dalam RAPBS, terdapat empat sumber dana bagi sekolah negeri. Antara lain APBD I, APBD II, Block Grand, dan iuran komite. Masing-masing memiliki aturan tersendiri mengenai peruntukan hingga jumlah yang diterima tiap sekolah. Hanya saja, dalam temuannya, jelas Hariyono, banyak sekolah yang salah menggunakan dana yang berasal dari iuran komite.
“Iuran atau sumbangan komite seharusnya dirupakan dalam kegiatan yang menyentuh langsung atau tidak langsung dengan komite itu sendiri. Kami menemukan bahwa iuran komite banyak digunakan untuk kepentingan sekolah yang tidak ada hubungan dengan proses belajar siswa,” kata Hariyono, yang juga anggota Dewan Pendidikan Kota Kediri ini.
Kepentingan sekolah yang tak berhubungan dengan proses belajar mengajar, dicontohkan dengan pembelian mebel untuk ruang kepala sekolah atau wakilnya. Adapula penggunaan dana komite untuk promosi sekolah, bantuan biaya pendidikan guru ke S1 atau S2. Penggunaan istilah dana cadangan atau lain-lain juga masih ditemui. Istilah ini dinilai rancu dan multitafsir.
“Sebaiknya dihindari istilah-istilah rancu dalam pencatatan keuangan. Selain itu ditemui pula satu item yang dicatat pada dua pos, iuran komite dan APBD,” imbuh Hariyono.
Untuk jenjang SMP, disebutkan Hariyono, iuran komite terkena regulasi yang mengatur bahwa diperkenankan dengan catatan apabila APBD tidak mencukupi. Tambahan catatan dinyatakan pula sesuai kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Mengenai hal ini seharusnyalah sekolah bersangkutan melaporkannya pada pemerintah, agar tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar.
“Sekolah harus paham, agar memiliki kekuatan hukum, sumbangan yang dibahasakan dengan kesepakatan tersebut harus dilaporkan agar diterbitkan surat keputusan (walikota). Bukan asal membuat edaran berdasar kesepakatan belaka,” pungkas Hariyono. .rer-KP

Baca "Presensi Kediri" Lainnya

Komentar Anda