|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Wacana » Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pendidikan

Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pendidikan

Rabu, 2 Mei 2012 14:25:28  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 769
Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pendidikan

Peran serta masyarakat menjadi isu penting dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam program  pendidikan serta lahirnya sebuah tawaran manajemen berbasis sekolah (SBM) yang memberi otonomi relatif luas kepada sekolah dan masyarakat . Pada Bab III pasal 8 dinyatakan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. Ini menandakan bahwa eksistensi dan partisipasi masyarakat semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan Islam.

Sahidu (1998) menyayangkan selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat lebih difahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau Negara, belum menyentuh pada tataran pengambil kebijakan atau pengontrol kebijakan.  Seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka dan perwujudannya dapat dilakukan secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kiranya perlu memikirkan optimalisasi sumber daya masyarakat ini dan harus dikelola secara manajerial dan professional.

Partisipasi adalah sebuah sikap yang mencirikan masyarakat dinamis. Conyears (1994), mengidentifikasikan tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satu diantaranya adalah partisipasi dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan dasar lainnya seperti pangan sandang dan papan, kemudian pendidikan, kesehatan dan air bersih. Dalam hal ini manajemen menjadi tugas penyelenggara dan pengelola pendidikan yakni pemerintah dan sekolah. Karenanya sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan harus terus berupaya memelihara (maintenance)  partisipasi masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dengan tawaran-tawaran program yang mampu menarik simpati dan menggugah gairahnya untuk berpartisipasi dan tentu saja program tersebut dapat menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan.

Selain jaminan UU akan pentingnya partisipasi masyarakat, adakah kemudian yang memotivasi masyarakat secara mandiri untuk ikut menentukan nasib pendidikan bangsa, terlebih lagi kesinambungan pendidikan Islam yang berlangsung secara formal di sekolah. Sementara kita ketahui bahwa sekalipun tugas penanam aqidah adalah kewajiban orang tua di rumah tetapi akan sangat tidak menjamin jika lembaga keluarga sebagai lembaga non formal, tidak memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan manajemen yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik sekalipun hanya lingkup anggotanya sendiri. Maka fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai manajemen tersendiri dalam pengelolaan pendidikan, keberadaannya  menjadi semakin dibutuhkan. Karenanya kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga harus dikembangkan secara sinergis, mengingat adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa. Bagaimana sekolah kemudian memfasilitasi masyarakat untuk ikut memberikan sumbangsih secara moril maupun materiil dalam rangka mendukung tercapainya cita-cita pendidikan Indonesia khususnya pendidikan Islam.

Baca "Wacana" Lainnya

Komentar Anda