Beranda Opini Pendidikan dalam Komunikasi Demokrasi

Pendidikan dalam Komunikasi Demokrasi

21
0
BAGIKAN

Koranpendidikan.com – Sistem demokrasi yang dipilih bangsa kita sesungguhnya memberi harapan besar bagi terwujudnya kehidupan berbangsa yang lebih baik. Media massa yang memiliki peran penting dalam menggiring terwujudnya harapan itu, tidak boleh lagi menjadi alat kekuasaan, sebaliknya adalah bahwa
media massa memiliki indepedensi dalam penyampaian informasi dari semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Independensi media dalam negara demokrasi sesungguhnya dapat terukur bukan tanpa batas, masih ada obyektivitas dan netralitass serta moral yang tidak dapat dikesampingkan oleh media massa. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tentu berharap dapat mengetahui dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang dibantu peran media massa, serta begitu pula sebaliknya. Dalam situasi ini peran media elektronik, online maupun cetak memiliki kontribusi yang penting dalam membentuk opini terhadap dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan dinamisasi kehidupan masyarakat, tentunya dengan berbagai bentuk informasi dan pengetahuan yang disajikan di tengah masyarakat dalam waktu 24 jam
sehari.

Pada titik inilah media massa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu bisa menjadi positif bilamana media massa tetap menjaga objektivitas, netralitas, independensi dan etika jurnalistiknya, namun sebaliknya media massa dapat pula menjadi kekuatan negatif bila dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu dalam menbentuk opini masyarakat demi kepentingan kelompok atau golongan untuk merebut kekuasaan atau menjatuhkan lawan politik. Masyarakat tentu berharap itu tidak terjadi lagi di negara kita. Pada masa orde baru peran media dikendalikan seratus persen oleh kekuasaan, sehingga media massa kehilangan
independensinya, kemudian hal itu mencair setelah orde baru tumbang. Sekarang yang terjadi justeru media massa   dikendalikan oleh banyak kelompok, dan sayangnya oleh kelompok masyarakat yang berambisi kekuasaan dan terjun langsung dalam kancah politik praktis.

Beberapa bulan ini sungguh sangat terasa terutama dalam perhelatan pemilu legislatif yang lalu maupun menjelang Pilpres 2014 ini. Hal itu dapat terjadi diantaranya adalah karena banyak pelaku ataupun pemilik media massa yang terjebak dalam pusaran partai politik, kemudian memanfaatkan media sebagai kekuatan dalam mempengaruhi opini masyarakat. Wajarlah sekarang muncul kegerahan masyarakat terhadap pemberitaan oleh media, terutama media televisi menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) yang terang-terangan secara tidak objektif menonjolkan sisi negatif dari lawan politik dari calon-calon presiden yang diusung oleh partai-partai politik, kemudian memonopoli pencitraan positif hanya dari salah satu capres saat ini. Sangatlah jelas perbedaan antar berbagai stasiun televisi dalam memberitakan pasangan capres. Kesan mendukung dan memprovokasi sangat terasa dalam
berbagai program berita yang ditayangkan oleh media televisi.
Independensi dan netralitas sebagai media massa sudah dirampok oleh pemilik-pemilik media tersebut yang terang-terangan berpolitik, bahkan termasuk tokoh-tokoh politik nasional, dan ambisi kekuasaan mereka sangat kental dirasakan masyarakat.
Kontribusi media massa dalam pendidikan politik masyarakat sangatlah besar, sehingga masyarakat tentu semua berharap mendapatkan informasi yang aktul, factual dan edukatif. Bukan sebaliknya informasi yang bersifat provokatif, manipulatif dan tidak objektif. Bila sifat negatif itu mewarnai gaya media massa, maka yang terjadi adalah pempodohan politik, bukan lagi pendidikan politk, tentu itu sangat disayangkan, kita akan mundur lagi ratusan tahun ke zaman penjajahan, dimana pembodohan, praktik adu domba dan sebagainya yang melanda masyarakat kala itu.

Harapan untuk mencegah dan mengatasi masalah indepedensi, objektivias dan netralitas dan muatan moral dari informasi media massa sesungguhnya ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sehingga patut masyarakat mempertanyakan eksistensi dari KPI saat ini. Bila KPI tidak dapat berbuat apa-apa dalam mengawasi konten media massa, maka jangan ada lagi harapan untuk melihat demokrasi yang sehat dalam kehidupan bangsa, jangan ada lagi harapan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, karena yang akan kita saksikan adalah pembodohan demi pembodohan dari media massa yang berpolitik meraih kekuasaan atau
mengantarkan seseorang menjadi penguasa.

Tentu yang terbaik bagi bangsa adalah bahwa mengembalikan media massa pada fungsi yang sebanarnya. Mengutip dari pandangan Gurevitch dan Blumer (1990) bahwa media massa sebaiknya memposisikan diri sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada, sebagai pembentuk agenda yang penting dalam isi pemberitaannya, pembentukan opini positif dengan pengkondisian pencerdasan masyarakat untuk mendukung rencana-rencana pemerintah, menyajikan informasi secara aktual, menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau diantara pemegang kekuasaan, menjadi bagian dari publik tentang bagaimana belajar, memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut dalam proses politik, kemudian dapat menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar media massa dan menyusup ke dalam kebebasannya,integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani masyarakat, punya rasa hormat kepada anggota khalayak masyarakat, sebagai kelompok yang punya potensi untuk peduli dan membuat sesuatu menjadi masuk akal dari lingkungan.
Mudahan-mudahan dengan demikian demokrasi dapat dikomunikasikan dengan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here