Beranda Sosok Sekolah harus Pahami Model Swakelola

Sekolah harus Pahami Model Swakelola

333
0
BAGIKAN

Koranpendidikan.com – Jika tahun lalu pelaksanaan rehab disertai dengan unsur perencanaan dan pengawasan yang melibatkan konsorsium pemenang tender (rekanan), rehab tahun ini harus menyertakan pihak TNI sebagai pendamping dalam kegiatan pembangunan (untuk daerah khusus/perbatasan) serta pihak BPKB dan perguruan tinggi sebagai penjamin mutu (quality assurance) pelaksanaan rehab.

Rehab ruang kelas dan pengadaan sarpras peningkatan mutu secara swakelola oleh sekolah dilaksanakan dengan prinsip MBS, sedangkan penyediaan peralatan barang/jasa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mengacu aturan yang berlaku.
Dalam penggunaan dana DAK, terdapat beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana ini. Diantaranya, untuk administrasi kegiatan; penyiapan kegiatan fisik; penelitian; pelatihan; dan perjalanan dinas, serta kegiatan lain seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK ini pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterima.
Tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 persen, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pemkab/pemkot juga harus menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pihak lain yang juga bertanggungjawab dalam penggunaan DAK adalah dewan pendidikan dan komite sekolah. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan 2012, Dewan Pendidikan kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
Meski untuk pendidikan, pemerintah membuat pengecualian khusus bagi daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam, dana DAK Pendidikan ini dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan..min-KP

Kriteria Penerima DAK
bidang Pendidikan

Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;

  • Belum memiliki sarpras pendidikan yang memadai;
  • SD/SDLB yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat;
  • Pada tahun anggaran 2012 tidak sedang menerima bantuan sejenis baik dari APBN maupun APBD I atau II.
  • Memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan 46% hingga 65%;
  • Dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta), dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Disarikan dari Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2012.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here